PBNU Dukung Sertifikasi Halal di Tangan Kemenag

PBNU Dukung Sertifikasi Halal di Tangan Kemenag

Wewenang penerbitan sertifikat halal berpindah dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama (Kemenag) mulai Kamis (17/10/2019).

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung kebijakan tersebut.

"Iya (mendukung)," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, ditemui di Kantor PWNU Jatim, Surabaya, Kamis (17/10) malam.

Menurut kiai Said, pihaknya mendukung lantaran PBNU ingin pelaksanaan sertifikasi halal pada produk itu dilakukan dengan cara yang bisa diaudit serta transparan.

"Kalau selama ini enggak bisa diaudit," kata dia.

Sebenarnya, ia tidak terlalu mempermasalahkan pihak mana yang bakal memegang wewenang itu, selama prosesnya bisa diaudit.

Namun, ia menilai jika proses penerbitan itu tak dimonopoli oleh satu pihak tertentu akan lebih baik. Ia juga mengusulkan agar sertifikat halal juga bisa diterbitkan oleh lembaga-lembaga lain yang telah memenuhi syarat.

Kendati demikian, Kiai Said mengaku tetap menghargai keputusan pemerintah yang mempercayakan wewenang itu kepada BPJPH.

"Tidak boleh monopoli, sebenarnya, mana lembaga yang sudah memenuhi syarat, boleh-boleh saja mengeluarkan sertifikat halal, sebenarnya begitu kalau menurut saya, tapi ya keputusan pemerintah Kemenag," kata dia.

Sumber : CNN

Bagikan: