Dilarang Polisi, Mahasiswa Makin Melawan, Pastikan Demo di Pelantikan Jokowi

Dilarang Polisi, Mahasiswa Makin Melawan, Pastikan Demo di Pelantikan Jokowi

Polda Metro Jaya mengeluarkan larangan aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada 15-20 Oktober 2019.

Kendati demikian, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan tetap akan menggelar demo di pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

 “Kita semakin dilarang semakin kita mau melakukan itu. Karena prinsipnya aksi itu bukan perizinan, tapi pemberitahuan,” kata Koordinator BEM SI, Muhammad Abdul Basit, Selasa (15/10/2019).

Basit juga memastikan, BEM SI akan mengeluarkan sikap terhadap keputusan Polda Metro Jaya yang tidak memberikan izin demo kepada siapapun pada 15-20 Oktober 2019.

Dia menilai, aksi unjuk rasa cara efektif untuk mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK.

Oleh karenanya, mahasiswa akan mencari cara untuk melakukan koordinasi bagaimana bisa mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perppu KPK.

“Kalau penekanan dari kita sebelum tanggal 14, kita minta Pak Jokowi untuk keluarkan Perppu. Jadi kalau pun kita aksi besok atau lusa, desakannya sama soal Perppu,” terang dia.

Basit menyebut, aparat sendiri telah mendatangi sejumlah kampus untuk mencegah mahasiswa kembali turun ke jalan.

“Banyak sekali, sekarang kampus-kampus yang tergabung dalam BEM SI itu sedang didatangi aparat melalui jalur birokrasi maupun langsung,” katanya.

Oleh karenanya, terkait pelarangan aksi unjuk rasa, lanjut Basit, aturan itu telah melanggar hak untuk menyalurkan pendapat di muka umum. Dia pun menyebut, aturan itu terlalu berlebihan.

“Kalau itu hanya sebatas koordinasi antara aparat dan mahasisswa oke saja, cuma yang disayangkan itu ketika sifatnya sudah meredam atau jangan sampai turun ke jalan, ini sudah melanggar kebebasan berpendapat di lingkup akademisi kampus,” pungkasnya.

Sumber : Pojoksatu

Bagikan: