PBNU Dukung Pemerintah Godok Larangan Penyebaran Ideologi Khilafah

PBNU Dukung Pemerintah Godok Larangan Penyebaran Ideologi Khilafah

Tribunsantri.com – Menko Polhukam Wiranto menyebut pemerintah tengah menggodok aturan mengenai larangan menyebarkan ideologi Khilafah.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung penuh upaya tersebut.

Dukungan tersebut disampaikan oleh ketua PBNU KH Robikin Emhas, Jumat (13/9/2019).

"NU mendukung seluruh upaya untuk mempertahankan keutuhan NKRI dan menentang setiap gerakan yang bisa memporak-porandakan keutuhan NKRI," kata Robikin.

Robikin menyebut, PBNU melalui Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama pada 2014 telah membahas mengenai persoalan Khilafah.

Dalam musyawarah tersebut ada sejumlah poin yang menjadi keputusan.

Salah satunya adalah menjaga keutuhan NKRI merupakan kewajiban seluruh elemen.

Poin ini menegaskan bahwa setiap gerakan yang merusak keutuhan NKRI harus ditolak. 

Selain itu, disebutkan telah berkurangnya relevansi sistem khilafah bagi umat Islam.

Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama juga diputuskan Islam tidak menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan untuk pemeluknya.

Umat Islam diberi kewenangan menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan sesuai zaman dan tempat umat Islam berada.

Sistem khilafah adalah model yang sesuai diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Namun sistem ini berkurang relevansi setelah umat manusia bernaung di bawah negara bangsa.

Sumber : Detik

Bagikan: