Negara Khilafah Dan Kebencian Yang Dipendamnya

Negara Khilafah Dan Kebencian Yang Dipendamnya

Oleh: KH. Ahmad Jazuli, LC., MA*

Tribunsantri.com - Negara Khilafah yang digagas Hizbut Tahrir itu wacana filsafat, dibangun atas ideologi Islam, diterjemahkan ke dalam gerakan politik. Sedangkan kontennya diramu dari banyak pemikiran, dibumbui fakta-fakta sejarah. Selebihnya hanyalah utopia orang-orang penunggang Islam.

Nizhamul Islam adalah kitab yang dikarang Taqiyudin an-Nabhani sebagai pedoman gerakan politik negara khilafah. Dijelaskan, negara khilafah berpijak pada Mabda' Islamiyah (ideologi Islam), yang diperas dari akidah Islam (Akidah Islamiyah), dan warga negara khilafah harus dibimbing oleh ide-ide Islam (Qiyadah Fikriyah Islamiyah). Di luar Islam, seperti materialisme adalah mabda' yang salah (An-Nabhani, Nizham al-Islam, Hizbut Tahrir, 2013: 50-7; 86-7).

Pemikiran an-Nabhami sangat Platonis, yakni memuja dunia ide, dan tidaklah heran apabila sasaran tembaknya adalah paham materialisme Aristotelian.

Materialisme adalah paham yang bersumber dari pemikiran bahwa hanya materi semata yang eksis. Di luar materi tidak ada apa-apa. Materialisme ini menjadi ibu kandung peradaban (hadharah) Barat beserta seluruh turunannya, seperti sosialisme, komunisme, kapitalisme, liberalisme dan demokrasi.

An-Nabhani menyusun buku pedoman gerakan Hizbut Tahrir dengan berangkat dari ide Platonis, kadang cenderung pada pemikiran Hegelian tentang ruh absolut.

Karena An-Nabhani bukan seorang filosof, tapi pakar hukum, maka ia bersandar pada mazhab fiqih (jurisprudensi Islam) dalam membayangkan dasar negara khilafa. Fiqih Islam ini, kata an-Nabhani, sudah aplikatif di seluruh wilayah kekuasaan khilafah Islam waktu itu. Dia membayangkan negara khilafah kelak berdiri di atas aturan fiqih Islam (an-Nabhani, Nizham al-Islam, 2013: 90-5).

Dalam mempertahankan filsafat Platonis dan Hegelian, an-Nabhani inkonsisten. Misalnya, ketika bicara hubungan individu dan jamaah, ia tidak ubahnya sedang membahas praktik demokrasi namun dengan ungkapan berbeda. Individu dalam sebuah jamaah didorong berkontribusi secara pemikiran, perasaan, dan tindakan yang positif bagi jamaah, supaya terbentuk peraturan bersama yang disepakati. Begitu pun, ketika bicara peran negara, dia berjalan di atas nalar logika negara komunis-sosialis. Suatu negara dibutuhkan untuk mengontrol individu dan menerapkan aturan (an-Nabhani, Nizham al-Islam, 2013: 60-2).

Bedanya, an-Nabhani mengatasnamakan semua pemikirannya sebagai pemikiran Islam. Karena di dalam Islam terdapat konsep ketuhanan, berbeda dari negara-negara dan sistem politik Barat yang lahir dari materialisme dan menolak eksistensi Tuhan. Dari ide itulah, ia mengklaim negara dengan sistem khilafah adalah satu pilihan di antara pilihan lain yang disuguhkan oleh Barat. Dasarnya cuma satu: dunia ide versus dunia materi. Sistem khilafah bersifat Platonis, dan Barat dituduh materialis.

Inkonsistensi an-Nabhani muncul. Kitab Nizhamul Islam dihadapkan pada persoalan sikap umat muslim pada sains dan teknologi Barat, yang notabene jelas-jelas produk materialisme. An-Nabhani pun mengelak dengan menawarkan konsep Hadharah (peradaban) versus konsep Madaniyah (produk material peradaban).

 Hadharah adalah sekumpulan ide, di mana ide-ide Islam sangatlah khas dan berbeda dari ide-ide Barat. Karenanya, umat muslim hanya boleh mengambil hadharah Islam, tidak hadharah Barat (an-Nabhani, Nizham, 2013: 109).

Tetapi, terkait Madaniyah, yakni produk material hadharah, seperti sains dan teknologi, boleh dimanfaatkan oleh umat muslim sekali pun produk Barat. Sebab, produk madaniyah adalah barang netral dan universal. Bukan hak milik bangsa tertentu (an-Nabhani, Nizham, 2013: 110). Artinya, umat muslim, misalnya, boleh memanfaatkan internet, media sosial, dan perangkat digital lainnya, karena sekalipun produk orang-orang kafir Yahudi dan Nashrani.

Dengan kata lain, akidah non-Islam yang melekat inheren dalam diri para saintis, yakni para pencipta sains dan teknologi, menjadi tidak bernilai di mata an-Nabhani. Inkonsistensi an-Nabhani terhadap ide Platonis menjadi tampak, di mana ide merupakan dasar bagi materi. Dan mestinya, jika madaniyah sains dan teknologi itu netral, sistem negara apapun, termasuk sistem khilafah, harus dilepaskan dari ide-ide non material seperti ketuhanan. An-Nabhani berada di persimpangan jalan.

Kritik atas Epistemologi Nabhani

An-Nabhani dan kitab Nizham al-Islam berhutang besar pada filsafat Plato, yakni pemikiran tentang ide. Ide adalah dasar, abadi, tidak terpengaruh oleh sejarah, bahkan sejarah itu sendiri adalah pantulan dari ide. Sedangkan dunia inderawi adalah refleksi dunia ide (Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, Yogyakarta: Kanisius, 1999).

Selain Platonis, an-Nabhani sangat Hegelian. Kita tahu, Hegel (1831) memperkenalkan term "Absolute Spirit". Ruh absolut ini adalah ruh yang merasuk ke dalam pengetahuan, ke dalam alam dan manusia, serta berperan aktif sepanjang sejarah. Seluruh peristiwa dalam sejarah, manusia dan alam, tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan roh absolut di dalamnya (www.britannica.com).

An-Nabhani mengganti ide Platonis dan ruh Hegelian ini dengan apa yang disebutnya secara berkali-kali; mabda' Islam, qiyadah fikriyah islamiyah, dan puncaknya negara khilafah. Ide-idenya itu dibenturkan dengan ide-Ide sosialisme, kapitalisme, yang lahir dari paham materialisme. Nasionalisme dan sukuisme juga dituduhnya lemah, dan tidak kuat dijadikan ikatan pemersatu umat.

Hina dan tidak punya arti (an-Nabhani, Nizham al-Islam, 2013: 43-46).

Sejatinya, ejekan atas materialisme dan segala turunannya dikarenakan ketidak-sesuaiannya dengan akidah, mabda' dan qiyadah fikriyah Islam. Materialisme berada di luar kapasitas berpikir yang Platonis. Terbukti, ketika dunia ide tidak bisa dipertahankan lagi, dengan alasan-alasan praktis, an-Nabhani terpaksa dan mau tak mau harus menerima materialisme sains dan teknologi.

Negara khilafah sesungguhnya sebuah ide yang dibangun atas narasi kebencian, yaitu anti-tesa Barat. Kata Barat di sini berarti materialisme. Negara khilafah adalah wujud lain "dunia ide" dari Plato atau "roh absolut" dari Hegel. Dengan sedikit modifikasi, Hizbut Tahrir menamai substansi-substansi "ide" dan "roh" itu dengan nama-nama lain seperti akidah Islam, mabda' Islam, qiyadah fikriyah Islam, dan negara khilafah.

Kebencian an-Nabhani dan gerakan Hizbut Tahrir terhadap Barat bisa dimaklumi, karena lahir dari pikiran orang-orang kalah. An-Nabhani lahir di lingkungan keluarga hakim, yang sempat menikmati manisnya kejayaan khalifah Turki Utsmani. Kemudian, kolonialisms Barat datang meluluh lantakkan semua yang keluarganya miliki.

Hizbut Tahrir tidak sadar betul, bahwa kekecewaan yang sama atas kolonialisme juga dirasakan oleh semua bangsa terjajah. Indonesia termasuk bekas negara jajahan Eropa. Tetapi, gerakan politik Indonesia berbeda dari ide negara khilafah. Ide negara khilafah bukan satu-satunya pilihan perlawanan. Hal itu sudah kerap kali dibicarakan di dalam kajian pasca kolonial di kampus-kampus, seminar-seminar, dan diskusi-diskusi ilmiah.Nusantara ini telah ratusan tahun ditindas oleh kolonialisme Barat.

Kerajaan-kerajaan Islam dihancurkan. Kekayaan alam Indonesia dikuras. Karenanya, perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah wujud keberhasilan gerakan anti kolonialisme itu.

Indonesia tidak akan pernah mengusung ide negara khilafah untuk melakukan perlawanan. Nalar anti kolonialis khas Indonesia melahirkan Negara Pancasila, yang mengusung ideologi Islam jauh lebih elegan dibanding gagasan negara khilafah ala Hizbut Tahrir. Intelektual Indonesia tidak akan bersikap naif senaif pemikiran dalam buku Nizhamul Islam, sekalipun intelektual Indonesia sama-sama anti-Barat dan anti materialisme.*

*Alumni Univeraitas al Azhar Mesir, Pengasuh pondok pesantren Bina Insan Mulia, Wakil Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah- Asosiasi Pondok Pesantren se Indonesia- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2010-2015.

Sumber : Tribunnews

Bagikan: