Dinilai Palsukan Undang-undang Dasar, 1945, Amien Rais Dipolisikan

Dinilai Palsukan Undang-undang Dasar, 1945, Amien Rais Dipolisikan

Tribunsantri.com - Mantan Ketua MPR RI Amien Rais diadukan ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan memalsukan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Yang mengadukan adalah Zulkifli seorang dokter yang di tinggal di Tebet Timur, Jakarta Selatan.

Disebutkan, pemalsuan UUD 1945 itu dilakukan Amien Rais pada 10 Agustus 2002.

Baca juga : Wagub Jabar Minta Maaf Berkomentar Murtad Saat Kritik Film The Santri

Amien Rais dkk dalam kapasitasnya sebagai pimpinan MPR RI periode 1999-2004, bertempat di gedung MPR-DPR Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, telah dengan sengaja membuat Perubahan Undang Undang Dasar 1945 dan menamakan Perubahan UUD 1945 itu tersebut dengan nama Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945),” tulis Zulkifli dalam keterangan.

Seolah-olah Perubahan UUD 1945 tersebut adalah UUD 1945 yang ditetapkan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959,” sambungnya.

Menurut Zulkifli, ketentuan yang ada pada pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945 yang asli hanya memberikan kewenangan kepada MPR RI untuk melakukan perubahan dan menetapkan UUD, bukan Perubahan UUD 1945.

Artinya, jika MPR RI melakukan perubahan terhadap UUD, maka harus ditetapkan dengan nama UUD yang baru, bukan nama sama. Pemberian nama yang sama antara UUD 1945 asli degan Perubahan UUD 1945 ini sejalan dengan unsur delik pemalsuan yang diatur dalam pasal 263 KUHP,” kata dia lagi.

Dalam dokumen yang tersebar di grup WA politisi disebutkan bahwa pengaduan disampaikan ke Tata Usaha dan Urusan Dalam Bareskrim Mabes Polri pada hari Selasa kemarin (17/9). Surat tanda terima pengaduan itu tidak memiliki nomor. Juga tidak disebutkan pukul berapa persisnya pengaduan itu disampaikan. 

Sumber : rmolsumsel

Bagikan: