Istana: Tak Perlu Mediator FPI-Jokowi, Silahkan FPI Klarifikasi NKRI Bersyariah dan Khilafah Itu Apa

Istana: Tak Perlu Mediator FPI-Jokowi, Silahkan FPI Klarifikasi NKRI Bersyariah dan Khilafah Itu Apa

Tribunsantri.com - Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Gerindra Irawan Ronodipuro mennyebut bahwa Prabowo Subianto bersedia menjadi mediator untuk mengakurkan Front Pempebela Islam (FPI) dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Irawan kepada South China Morning Post (SCMP). Prabowo berpandangan, selama menghormati Pancasila, FPI tidak perlu dikucilkan.

“Prabowo percaya terhadap nilai dasar demokrasi yang menjamin hak untuk berkumpul. Dan bila FPI dilarang, maka ini akan menjadi preseden buruk dan berpotensi membuka pelarangan-pelarangan terhadap organisasi sipil lainnya. Prabowo akan berperan sebagai mediator bila izin FPI dicabut,” kata Irawan.

Menanggapi soal itu, pihak Istana menyebut Prabowo tidak perlu turun tangan menjadi mediator apabila pemerintah melarang izin ormas FPI. Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Soal SKT FPI masih mengurus perpanjangan izin ormas. Urusan tersebut sedang ditangani Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membawahkan ormas-ormas.

“Tidak perlu ada mediator. Itu kan ada aturannya. Tinggal FPI-nya penuhi syaratnya. FPI bisa klarifikasi mengenai NKRI bersyariah, khilafah dalam konsep FPI itu apa. FPI bisa melaporkan rekam jejak mereka. Sudah. Tak usah pakai mediator. Masa urusan itu pakai mantan calon presiden, sih?. Terlalu kecil bagi Prabowo. Masa urusan FPI saja pakai balas jasa atau apa. Nggak usah” kata Ali Mochtar Ngabalin saat dimintai konfirmasi, Sabtu (3/8/2019). [CTN]

Bagikan: