Ganjar Pranowo Minta ASN yang Terpapar Rad1kalisme Dipecat Lebih Cepat

Ganjar Pranowo Minta  ASN yang Terpapar Rad1kalisme Dipecat Lebih Cepat

Tribunsantri.com - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar ASN yang terpapar paham intoleransi dan rad1kalisme bisa dipecat lebih cepat.

Sebab, mereka yang terpapar paham itu akan terus melakukan perlawanan. Baik melalui ideologi dan membangun wacana melalui media sosial (medsos). Jika sudah terpecah, identitas mereka pun muncul dan sangat sulit untuk kembali ke pangkuan NKRI.

"Menjadi ASN itu berat. Harus menjadi contoh di tengah masyarakat, jadi manusia yang mendekati sempurna sebagai konsekuensi logis maupun ketegasannya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ASN itu ibarat lokomotif sempurna," kata Ganjar dalam workshop bagi pansel JPT Membangun Pemahaman dan Upaya Pencegahan Paham Intoleransidan Rad1kalesme di Instansi Pemerintah di Solo Senin (22/7).

Dari pengamatan maupun pengalamannya, Ganjar pernah menemukan di medsos yang bicara asal-asalan. Dalam kasus peledakan bom, doktrin yang diberikan kepada pelaku kurang dari satu jam saja. Yakni dengan menyebut nonmuslim itu kafir dan TNI-Polri golongan thaghut. Maka, ia diperintahkan untuk membunuh atau mengebom.

"Saya pernah baca puisinya Gus Mus, dibilang penistaan agama. Yang paling berbahaya itu justru sekarang ini orang yang tidak masuk ke jaringan," papar Ganjar.

Sementara itu, terkait seleksi jabatan pimpinan tertinggi (JPT) dan lelang jabatan, menurut Ganjar, untuk lingkungan pemprov sudah dimodifikasi berbagai cara agar menjadi lebih baik. Kehadiran KASN pun untuk meng-upgrade cara dengan keprofesionalan dan ideologinya. Termasuk memdeteksi, apakah ada yang terpapar gerakan radikalisme atau tidak.

"Pansel ini juga dilatih peduli dengan bangsa. Karena kalau di awal sudah terpapar, tentu tidak akan diloloskan. Kalau menurut saya, selain profesionalitas dan ideologi, ditambah soal integritas," kata dia.

Sebab, lanjut Ganjar, orang tidak pernah tahu. Bisa jadi teman sebelah atau teman akrab, ternyata masuk ke jaringan yang terpapar radikalisme. Jika PNS yang notabene dibayar negara tiba-tiba melakukan itu, tentu harus mendapat perhatian.

"Secara detil sudah. Dan, yang ada ini menjadi alert, mesti perhatian dan proses yang di workshop ini akan dibahas, metode mencarinya harus melalui metode yang benar," tandasnya. [Radarsolo]

Bagikan: