Hasil Ijtima Ulama III Itu Provokasi Politis Para Elit, Bukan Produk Hukum, Gak Perlu Dipatuhi

Hasil Ijtima Ulama III Itu Provokasi Politis Para Elit, Bukan Produk Hukum, Gak Perlu Dipatuhi

Tribunsantri.com - Hasil pertemuan Ijtima Ulama III yang menelurkan lima poin rekomendasi bukanlah produk hukum, melainkan produk kerja politik.

Demikian disampaikan Ketua SETARA Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/5/2019).

Dalam salah satu poin rekomendasi Ijtima Ulama III yakni mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf.

Hendardi menyatakan, produk Itjima Ulama III adalah pendapat sekumpulan elite politik yang mengatasnamakan ulama Indonesia untuk tujuan politik praktis.

Selain itu, ia juga menyebut bahwa pertemuan tersebut jauh dari semangat memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan.

“Lima butir keputusan itu bukanlah produk hukum, melainkan produk kerja politik. Sehingga tidak perlu dipatuhi oleh siapa pun,” tegas Hendardi.

Menurut Hendardi, keputusan itu lebih merupakan ekspresi dari kelompok masyarakat dan bagian dari kritik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019, yang secara umum telah dilaksanakan dengan prinsip keadilan Pemilu.

Jika memang terdapat berbagai kekurangan, pelanggaran, dan kekecewaan, maka semua itu diselasaikan semestinya dilakukan melalui mekanisme demokratik yang tersedia.

Keputusan ijtima ulama yang semakin kehilangan legitimasinya itu, menurut Hendardi, lebih menyerupai provokasi elite kepada publik untuk melakukan perlawanan dan mendelegitimasi kinerja penyelenggara Pemilu.

Sekalipun kebebasan berpendapat dan berkumpul ini dijamin oleh UUD Negara 1945.

Akan tetapi, jika keputusan itu memandu gerakan-gerakan nyata melakukan perlawanan atas produk kerja demokrasi melalui jalur-jalur melawan hukum.

Termasuk menggagalkan proses Pemilu, maka aparat keamanan dapat mengambil tindakan hukum.

“Dari lima butir keputusan Ijtima Ulama III, tampak terlihat inkonsistensi keputusan yang satu dengan lainnya. Satu sisi mendorong BPN Prabowo-Sandi menempuh jalur legal-konstitusional,” katanya.

“Tetapi di sisi lain tanpa mau repot beracara di Mahkamah Konstitusi, Ijtima ini meminta pasangan Jokow-Maruf didiskualifikasi dari proses kontestasi,” jelasnya.

Hendardi menegaskan, hasil kesepakatan sejumlah elite ini hanya mempertegas praktik politisasi agama oleh sejumlah elite.

Seperti penggunaan argumen amar ma’ruf nahi munkar, penegakan hukum dengan cara syar’i sebagai cara membakar emosi umat.

“Sudah cukup bukti bahwa politisasi agama dan membakar emosi umat telah membuka jarak antarwarga dan memperkuat segregasi sosial di antara kita,”

“Ini waktunya kita kembali menyatu dalam wadah Indonesia,” pungkas Hendardi. [Pojoksatu]

Bagikan: