FPI Jateng soal Petisi Radikal: Kami Berbenah, Tak Ada Lagi Sweeping

FPI Jateng soal Petisi Radikal: Kami Berbenah, Tak Ada Lagi Sweeping

Tribunsantri.com - Petisi penolakan perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) yang beredar di media sosial mendapat sejumlah respons dari masyarakat. Selain FPI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), FPI Jawa Tengah pun angkat bicara soal petisi yang viral di media sosial itu.


“Menurut saya, itu berlebihan dan tidak ada dasarnya. Tapi ya hak mereka untuk menyampaikan. Namun kebebasan itu ada dasarnya, tidak sembarangan menolak,” kata Ketua Bidang Hukum FPI Jawa Tengah, Zainal Abidin Petir, Rabu (8/5/2019).


Sama seperti yang diungkapkan FPI DIY, pihaknya mengaku selama ini sudah patuh pada aturan pemerintah, pada hukum yang berlaku. Ia pun mengungkapkan, seperti yang tertera pada UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang juga mengatur soal kebebasan pendapat yang menguatkan keberadaan ormas.


Menurutnya, ormas didirikan bersama dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Tak sampai di situ, ormas juga memiliki fungsi untuk pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.


“FPI itu tidak melanggar hukum dan kini kami sedang berbenah. Salah satunya kini tidak ada lagi kegiatan sweeping,” katanya.


Selain itu, pihaknya pun melakukan edukasi hukum dan mengawal aturan Pemda yang berlaku. FPI Jawa Tengah menilai pemerintah jadi tidak profesional jika mengabulkan petisi yang menolak perpanjangan izin FPI tersebut. Menurutnya, selama ini, FPI berada di garda depan untuk membantu korban bencana.


“Petisi harusnya jangan ke FPI, tapi ke KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) yang lawan TNI dan Polri. Ini kok FPI yang dibegitukan,” tuturnya.


Selama ini, lanjutnya, aksi FPI dalam membantu korban bencana memang tidak dipublikasikan dan tidak meminta bayaran dari pihak manapun. Ia pun menegaskan bahwa FPI siap untuk membangun bangsa agar Indonesia menjadi makin kuat. [Kumparan]

Bagikan: