Tolak Delegitimasi, Mahfud dan Sejumlah Tokoh Akan Datangi KPU

Tolak Delegitimasi, Mahfud dan Sejumlah Tokoh Akan Datangi KPU

Tribunsantri.om - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan sejumlah tokoh direncanakan akan mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Kedatangan para tokoh ini untuk menolak delegitimasi terhadap KPU.

Para tokoh juga memberi dukungan kepada KPU untuk menggelar pemilihan umum yang adil dan bermartabat. 

“Besok (Hari ini) saya dari Suluh Kebangsaan bersama beberapa tokoh akan datang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekitar jam 2 untuk menyampaikan dukungan kepada KPU supaya melaksanakan Pemilu, supaya fair dan bermartabat,” kata Mahfud MD dalam Dialog Kebangsaan di Aula Gedung Kuliah Bersama IV lantai 9 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Selasa (9/4).

Baca juga : Serukan People Power, Pemuda Muhammadiyah: Wujud Frustasi Amien Rais

Mahfud menegaskan, saat ini memang ada pihak yang hendak mendelegitimasi KPU dengan beragam tudingan seperti curang, didikte kekuatan lain, dan sebagainya. Mahfud sendiri berani pasang badan bahwa tudingan-tudingan itu tidak benar.

“Percayalah KPU itu independen sampai sekarang,” tambahnya menegaskan.
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan ini mengatakan, total ada 800.000 tempat pemungutan suara (TPS) yang ditangani KPU. 

Selain itu, penghitungan suara pun menggunakan manual tangan dan bukan komputer. Kecurangan akan susah dilakukan dengan perhitungan berlapis.

“Oleh sebab itu kami harus berani melawan (delegitimasi) itu dan harus membuktikan bahwa tidak ada kecurangan,” katanya.

Baca juga : Ansor dan Banser Semarang Siap Hadang People Power Amien Rais

Bentuk Delegitimasi ke KPU

Mahfud pun mencontohkan beberapa bentuk delegitimasi yang dimunculkan beberapa pihak. Misalnya saja pernyataan bila KPU sudah didikte pemerintah. Juga tudingan yang menyebut bahwa KPU akan memenangkan pasangan tertentu dalam Pilpres atau Pileg.

“Misalnya orang mengatakan KPU itu sudah didikte oleh pemerintah, KPU itu sudah mensetting agar di A kalah si B menang. Ada kan, itu sudah men-delegitimasi. Kalau saya kalah nanti tidak akan lapor ke MK tapi akan lapor ke PBB gitu. Itu delegitimasi namanya. Mengurangi nilai kejujuran KPU,” jelasnya.

KPU tidak bisa mundur. Pemilu harus terus berjalan. Pengawasan terhadap berlangsungnya pemilu ini juga harus dijalankan oleh rakyat. Termasuk pelanggaran-pelanggaran kecil. [Faktanews]

Bagikan: