Ansor Surabaya Minta Risma ‘Bersih-bersih’ ASN Terpapar HTI

Ansor Surabaya Minta Risma ‘Bersih-bersih’ ASN Terpapar HTI

Tribunsantri.com - Ketua PC GP Ansor Kota Surabaya, HM Faridz Afif mensinyalir sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya terpapar paham khilafah yang diusung Ormas Hizbut Tahrir Indonesia(HTI).

“Kami mendapat banyak informasi tentang sejumlah ASN di Pemkot Surabaya yang disinyalir sebagai anggota dan simpatisan HTI. Kami sudah telusuri informasi itu dan valid,” tutur Afif, Jumat (22/3/2019).

Baca juga : Berkedok Isra’ Mi’raj, Pendukung HTI Teriak-teriak Khilafah

Padahal, lanjut Afif, HTI sudah resmi dilarang pemerintah lewat Perppu No 2 Tahun 2017. Pemerintah beralasan visi dan misi HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, karena ingin mengganti sistem NKRI dengan khilafah.

Meski melakukan perlawanan hukum di pengadilan, usaha HTI kandas karena pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan tersebut.

Afif melanjutkan, dari temuan Ansor Surabaya itu juga terindikasi ada ASN di Pemkot yang tergolong tokoh HTI. Orang inilah yang disinyalir menyebarkan paham khilafah di lingkungan Pemkot.

Atas temuan tersebut, Afif yang juga Panglima Banser Surabaya berharap ada langkah tegas dan terukur yang dilakukan Wali Kota Tri Rismaharini (Risma) untuk mengatasi penyebaran paham HTI di lingkungan kerjanya. Pihaknya juga siap memberikan data yang dimiliki bila diminta.

“Dari temuan awal kami ada satu yang berstatus ASN dan empat tenaga kontrak. Meski organisasinya sudah dilarang tapi mereka masih melakukan aktivitas organisasi seperti biasa. Karena itu, wali kota harus mengambil tindakan,” tegasnya.

Baca juga : Ulama Mesir Heran Ada Orang Indonesia Terpengaruh Gerakan Khilafah

Pemkot Perlu Litsus

Selain itu, menurut Afif, perlu dilakukan penelitian khusus (litsus) di lingkungan Pemkot Surabaya dengan menggandeng pihak kepolisian, TNI maupun Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) untuk menemukan ASN yang terpapar paham khilafah maupun radikalisme.

“Bila nantinya ditemukan ASN yang terbukti menjadi anggota HTI, tentunya harus dilakukan pembinaan,” kata pria yang juga maju Caleg DPRD Surabaya dari PKB tersebut.

Afif berharap, ada usaha deradikalisasi di lingkungan Pemkot Surabaya untuk meluruskan ASN yang terpapar paham khilafah dan radikal. Selain itu, pembinaan atasan kepada bawahan harus lebih intensif agar bila ditemukan ASN yang ada gejala terpapar paham terlarang dapat segera dibina.

“Kegiatan di masjid dan mushala di lingkungan Pemkot harus dipastikan diisi oleh ulama atau ustadz yang sejuk. Kami siap membantu, Ansor memiliki Majelis Dzikir dan Salawat (MDS) yang berisi para ulama muda,” pungkasnya.  [Barometerjatim]

Bagikan: