Anggota DPR dari Gerindra Usulkan Pemecatan Kapolda Sumut Karena Tegas Hadapi Pericuh Harlah NU

Anggota DPR dari Gerindra Usulkan Pemecatan Kapolda Sumut Karena Tegas Hadapi Pericuh Harlah NU

Tribunsantri.com - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi'i menilai Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto tidak netral dalam menghadapi Pemilu 2019. Politikus Gerindra itu menyatakan akan mengusulkan pemecatan bagi Kapolda Sumut tersebut.

Hal ini diucapkan Syafiia saat berorasi di hadapan massa aksi Aliansi Umat Islam Bersatu di Kantor Wali Kota Medan, Jumat (01/03/2019) kemaren.

Baca juga : Kapolda Sumut Soal Ricuh di Harlah NU : Mereka Belum Berkuasa Sudah Mau Sewenang-wenang

"Saya akan merekomendasikan ini di Komisi III untuk memberhentikan Kapolda Sumut. Kalian lihat nanti tanggal mainnya," katanya.

Sepanjang unjuk rasa, massa aksi terus memekikkan kalimat takbir, sambil mengacungkan simbol dua jari yang akrab dengan pendukung calon presiden Prabowo Subianto. 

Syafii juga meminta Agus menarik ucapannya usai kericuhan acara Haul Nahdlatul Ulama di Tebingtinggi beberapa waktu lalu. Khususnya dari video yang beredar luas di media sosial. 

Baca juga : Laskar FPI Tebingtinggi: Saya Dilarang Ibu Ikut FPI, Maafkan Saya Ibu

"Bayangkan seorang Kapolda memprovokasi. 'Mereka belum berkuasa saja sudah seperti ini bagaimana kalau berkuasa. Maka hati-hati jangan salah pilih nanti akan menyesal'. Siapa maksud dia? Prabowo?" katanya. 

Tanggapan Kapolda Sumut 

Sementara itu, Agus Andrianto menanggapi santai ancaman Syafii soal rencana rekomendasi untuk mencopotnya dari jabatan Kapolda. 

"Apa yang saya jalankan sejak menjabat Kapolda Sumut tetap mengacu pada UU Nomor 2/202 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," ucapnya. 

Baca juga : Serukan Ganti Presiden di Harlah NU, 8 Orang dari FPI Dibekuk

Agus menyatakan semua kegiatan yang dilakukannya di Sumatera Utara, termasuk sepanjang tahun politik 2019, merupakan kegiatan netral dan tidak berpihak pada paslon manapun, partai apapun dan caleg manapun. 

"Saya bertanggung jawab untuk menetralisir paham kebencian dan arogansi merasa paling benar yang sudah meracuni sebagian masyarakat Sumut karena kepentingan tertentu," tegasnya. 

Jenderal bintang dua itu mengatakan keamanan dan ketertiban jauh lebih penting daripada retorika politik yang memprovokasi, tebar kebencian dan fitnah yang bisa memecah belah masyarakat. [cnn]

Bagikan: