Menag Lukman Semprot Republika Online Soal Judul Berita Pemecatan Dosen Bercadar

Menag Lukman Semprot Republika Online  Soal Judul Berita Pemecatan Dosen Bercadar

Tribunsantri.com - Mentri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menegur Republik Online yang menayangkan berita berjudul provokatif,  yang tak sesuai dengan fakta sebenarnya, soal pemecatan dosen bercadar Hayati Syafri sebagai Aparat Sipil Negara (ASN).

Teguran Lukman tersebut disampaikan melalui postingan di akun twitter miliknya @lukmansaifuddin pada Sabtu (23/02/2019). 

Lukman menjelaskan, pemecan Hayati tak terkait dengan cadar tapi karena yang  bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin sebagai pegawai.

Lukman pun menyarankan, sebelum menayangkan berita, Republika klarifikasi dulu ke Inspektorat Jendral Kemenag.

“Waaaahh...judulnyaaaah..
Yang bersangkutan diberhentikan bukan karena perkara cadar, tapi karena mangkir.

Mestinya tabayyun dong dan 'cover both sides' juga ke Inspektorat Jenderal Kemenag.” Tulis Lukman menanggapi postingan @republikaonline.



Republika melansir berita berjudul “Pertahankan Cadar, Dosen Hayati Resmi Dipecat” Sabtu (23/02/2019). Dari judul ini, Republika ingin memprovokasi masyarakat bahwa pemerintah dalam hal ini kemenag, anti terhadap cadar.

Hayati Syafri merupakan dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Bukittinggi. Ia dipecat pada 18 Februari karena terbukti jarang masuk.

“Hayati Syafri diberhentikan sebagai ASN karena melanggar disiplin pegawai,” kata Kasubbag Tata Usaha dan Humas Itjen Kemenag, Nurul Badruttamam, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/2/2019) seperti diaknsir Inews.id.

Nurul mengatakan, pemecatan dosen Bahasa Inggris itu sesuai data rekam jejak kehadiran secara elektronik melalui data sidik jari di kepegawaian kampus terkait.

 “Berdasarkan hasil audit Itjen Kemenag, ditemukan bukti valid bahwa selama 2017 Hayati Syafri terbukti secara elektronik tidak masuk kerja selama 67 hari kerja,” ujar 

Nurul pun membantah jika pemberhentian Hayati sebagai ASN karena persoalan cadar. Akan tetapi, pemberhentian itu terjadi karena pertimbangan alasan kedisiplinan.

Dia mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 ayat 11 dan 17 mengatur bahwa PNS yang tidak masuk kerja secara akumulatif minimal 46 hari kerja tanpa keterangan yang sah dalam satu tahun, harus diberikan hukuman disiplin berat berupa diberhentikan secara hormat atau tidak hormat. 

Hayati, lanjut dia, juga terbukti sering meninggalkan ruang kerja dan tidak melaksanakan tugas lainnya pada 2018 seperti sebagai penasihat akademik dan memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa. 

“Itu merupakan pelanggaran disiplin berat yang harus dikenai hukuman disiplin berat, yaitu diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Jika ada keberatan, Hayati Syafri masih mempunyai hak untuk banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) ataupun ke PTUN,” ucap Nurul. [Tribunsantri/inews.id]

Bagikan: