Mahfud MD: Ada Produsen Hoaks yang Ingin Merusak Kredibilitas Pemilu 2019

Mahfud MD: Ada Produsen Hoaks yang Ingin Merusak Kredibilitas Pemilu 2019


Tribunsantri.com - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Prof Mahfud MD mengatakan ada gerakan pengacau yang memproduksi berita-berita bohong alias hoaks untuk membuat masyarakat tidak mempercayai hasil pemilu 2019.

Hal itu dikatakan pria asal Madura tersebut saat menghadiri dialog dengan tema "Merawat Patriotisme, Progresifitas, dan Kemajuan Bangsa" di Stasiun Tugu, Yogyakarta, Selasa 19 Februari 2019 malam.


"Ada gerakan-garakan yang memang tujuannya mengacau, misalnya produsen-produsen hoaks yang selalu memproduksi berita-berita yang salah, bohong dan meresahkan sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu," kata Mahfud.

Dilansir Okezone.com, menurut Mahfud, gerakan membuat dan menyebarkan hoaks itu dilakukan secara sistematik dan terorganisir. Sebab, walaupun sudah diluruskan, kabar hoaks tersebut masih saja disebarluaskan. Ini tiada lain bertujuan mengacau. 
"Meskipun sudah dibenarkan itu dikeluarkan terus sehingga rakyat kecil lama-lama mulai percaya," tuturnya.

Salah satu contoh kabar hoaks yang terus-terusan disebarkan adalah informasi yang menyebut KPU tidak independen dan sudah menjadi alat dari koalisi tertentu.
Menurut Mahfud, informasi ini merupakan hoaks, sebab ia menilai, sejauh ini KPU masih independen dan tidak berpihak kepada koalisi manapun.

"Itu buktinya apa? KPU menurut saya sekarang independen dan KPU bukan alat pemerintah tetapi alat kekuatan politik, wong KPU yang membuat DPR. Misalnya lagi ada hoaks tentang tujuh kontainer surat suara yang dicoblos, kan sudah jelas itu tidak mungkin tetapi terus dikembangkan," kata dia.

Selain itu, Mahfud mencontohkan kabar hoaks yang hingga saat ini masih disebarkan adalah soal Kiai Ma'ruf Amin hanya menjadi alat Jokowi untuk meraih simpai umat Islam, dan pada saatnya nanti akan digantikan oleh Ahok. Mahfud menegaskan, ini tidak benar. 
Berdasarkan Undang-undang (UU) Pemilu, penggantian calon presiden dan wakil presiden tidak diperbolehkan. Bahkan jika calon yang mengundurkan diri di tengah jalan, akan dihukum lima tahun penjara disertai denda Rp50 miliar.

"Partai yang menarik pencalonannya juga hukumannya enam tahun penjara dengan denda Rp100 miliar. Misalnya dianggap berhalangan tetap tidak bisa karena di undang-undang 60 hari sebelum pemungutan suara tidak boleh ada penggantian meskipun itu berhalangan tetap," kata dia.

Lebih lanjut, kata Mahfud, ada hoaks yang masih berkaitan dengan penggantian kiai Ma'ruf oleh Ahok. Yakni informasi yang mengatakan, jika Kiai Ma'ruf resmi menjadi cawapres akan diganti oleh Ahok.

Menanggapi hoaks ini, Mahfud kembali menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi, sebab UU pemilu dengan jelas menyebutkan orang yang sudah pernah dihukum penjara lima tahun atau lebih tak bisa menjadi capres atau cawapres. Sedangkan Ahok termasuk di dalamnya.

"Nah, itu sudah dijelaskan tetapi masih dikembangkan terus. Ini artinya ada produsennya, ada yang memproduk untuk membuat keresahan masyarakat terus menerus sehingga pemilu dirasa tidak kredibel," tegas Mahfud. [Tribunsantri/okz]

Bagikan: