Ahok Gabung PDIP, Isu Soal Kemungkinan Kiai Maruf Amin Diganti Kembali Muncul, Benarkah Demikian? Begini Faktanya Menurut UUD

Ahok Gabung PDIP, Isu Soal Kemungkinan Kiai Maruf Amin Diganti Kembali Muncul, Benarkah Demikian? Begini Faktanya Menurut UUD

Tribunsantri.com – Isu lama soal kemungkinan KH Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden digantikan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) kembali menyeruak pasca bergabungnya mantan Gubernur DKI Jakarta ini ke PDIP.

KH Ma'ruf Amin pun sempat angkat bicara. "Itu pernyataan salah dan menyesatkan umat, belakangan ini memang sering bergulir isu demikian, ini harus diluruskan, " ujar dia seperti dikutip dari Liputan6.com. 

Menurut kiai Ma'ruf, sebagai Rais Aam PBNU dan ketua umum MUI, dia tidak pantas dijadikan alat untuk perjuangan merebut suara umat belaka.

Ia yakin, Jokowi tidak mungkin berniat memperalat. Apalagi, pemilihan cawapres sudah melalui pertimbangan matang.

Saat ini, katanya, juga beredar isu yang perlu diluruskan karena dianggap tidak pantas berpasangan dengan Jokowi akibat perbedaan usia yang terpaut jauh.

"Saya lebih muda dari PM Malaysia, Mahathir Muhammad usia 93 tahun, dan diakui ketika berjumpa di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu," jelas kiai Ma'ruf.

Masyarakat yang tak paham tentang perundang-undangan tentu akan percaya terhadap isu sampah tersebut.

Memanfaatkan keawaman masyarakat tersebut kubu Prabowo-Sandi menakut-nakuti soalah-olah dengan mudahnya Kiai Maruf Amin bisa diganti Ahok.

Tim dari Prabowo-Sandi Gus A’am Wahib mengatakan, kalau hari ini Ahok sudah menjadi kader PDI-P, maka, memori lama itu bangkit kembali. 

“Dalam permainan politik, apa pun bisa terjadi. Tidak ada yang sulit. Ini menjadi catatan serius warga NU khususnya, umat Islam umumnya,” tegas cucu pendiri NU (KH wahab Chasbullah) ini.

Bagaimana fakta sebenarnya soal pergantian wakil presiden, tim Cek Fakta Liputan6.com mencoba menanyakan kepada Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron, di dalam aturan ketatanegaraan, tidak bisa begitu saja mengganti presiden atau wakil presiden.

"Di dalam ketatanegaraan, yang bisa untuk menggantikan posisi presiden atau wakil presiden ada tiga ketentuan, pertama berhalangan tetap, kedua melakukan perbuatan tercela, dan ketiga melakukan korupsi," ujar Herman kepada.

Pasal 7A UUD 1945

"Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden."

Tiga hal tersebut, lanjut dia, yang bisa dijadikan dasar impeachment atau pemakzulan kepada presiden dan wakil presiden.

"Semua itu diatur dalam Undang-undang Dasar dan hak untuk melakukan pergantian presiden dan wakil presiden memang ada di DPR," ucapnya.

Menurut Herman, DPR memiliki tiga hak, yaitu hak bertanya, angket, dan menyatakan pendapat.

"Tapi itu juga (pergantian presiden dan wakil presiden) harus disetujui setidaknya 2/3 anggota, lalu di MPR lah sidang istimewa untuk melakukan pergantian itu dilakukan. Semua aturan itu ada di Undang-Undang Dasar tentang pemilihan presiden dan wakil presiden," tegas Herman.

Sementara tata cara pergantian presiden atau wakil presiden yang wafat juga diatur dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Kesimpulan

Berita yang beredar soal kabar pergantian Ma'ruf Amin jika menang mendamping Jokowi adalah hoaks. Ma'ruf telah membantah hal tersebut.
Selain itu, tidak bisa begitu saja mengganti wakil presiden tanpa alasan yang jelas. Semua ada aturannya. [Liputan6]

Bagikan: