ICW Minta Jokowi Usut Enam Yayasan Soeharto Lewat Jaksa Agung

ICW Minta Jokowi Usut Enam Yayasan Soeharto Lewat Jaksa Agung

Tribunsantri.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung M. Prasetyo turut menggugat enam yayasan lainnya terkait dengan Presiden ke-2 Soeharto. 

Sampai saat ini baru Yayasan Supersemar yang digugat secara perdata oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hal tersebut disampaikan peneliti ICW, Emerson Yuntho dalam sebuah diskusi dengan tema 'Jangan Lupakan Korupsi Soeharto', di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Kamis (6/12).

Baca juga : Pengamat: Hanya Orang Gila yang Mau Kembali ke Rezim Orde Baru

Emerson menyebut enam yayasan lainnya yang terafiliasi dengan Soeharto belum digugat secara perdata oleh Kejagung seperti Yayasan Supersemar. Dia menaksir aset keenam yayasan yang dibikin oleh Soeharto ketika berkuasa itu lebih dari Rp4 triliun.

Enam yayasan itu antara lain, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, serta Yayasan Trikora.

"Pertama Jokowi sebaiknya memerintahkan jaksa agung untuk segera eksekusi terhadap aset-aset milik Soeharto dalam hal ini, Yayasan Supersemar. Kedua memerintahkan jaksa agung membawa enam yayasan lainnya milik Soeharto," kata Emerson.

Baca juga : Mahfud MD Tanggapi Narasi Orba Titiek Soeharto : Tak Akan Laku karena Diidentikkan dengan Rezim KKN

Emerson menyebut pengusutan dugaan korupsi Soeharto yang dilakukan dengan mendirikan yayasan-yayasan tersebut adalah salah satu bentuk melaksanakan amanat reformasi 1998. Reformasi menjadi tonggak jatuhnya Rezim Orde Baru, di bawah kepemimpinan Soeharto selama lebih dari 30 tahun.

Emerson mengingatkan bahwa Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN masih berlaku. Salah satu amanat yang belum dijalankan secara tuntas hingga hari ini adalah yang tertuang dalam Pasal 3 dan 4.

Dalam beleid tersebut, kata Emerson tertulis perlunya pemeriksaan kekayaan dan dilakukan pemberantasan korupsi secara tegas terhadap pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk Soeharto.

"Kami dari ICW menganggap bahwa, salah satu indikator sukses penanganan kasus korupsi adalah adili kasus-kasus korupsi yang melibatkan masa lalu, termasuk kasus Soeharto," ujarnya.

Emerson menambahkan terkait perampasan aset-aset yang terkait Yayasan Supersemar, ICW menilai Kejagung terkesan ragu-ragu.

Kejagung sejauh ini baru menyita aset sejumlah Rp243 miliar dari total Rp4,4 triliun yang diwajibkan lewat putusan Mahkamah Agung kepada Yayasan Supersemar. Terakhir jaksa baru menyita Gedung Granadi di bilangan Kuningan, dan sebidang tanah dengan luas mencapai 8.120 meter persegi di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Bantuan KPK

Menurut Emerson, lantaran aset-aset terkait Soeharto yang cukup banyak dan sampai berada di luar negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa ikut membantu pemerintah, dalam hal ini Kejagung. Emerson menyatakan bahwa KPK memiliki keunggulan dalam hal penelusuran aset-aset hasil korupsi.

"Sebaiknya KPK membantu pemerintah untuk menelusuri aset-aset yang diduga milik Soeharto atau yang diduga berasal dari praktek korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dan kroni-kroninya," ujarnya.

Di sisi lain, kata Emerson KPK telah beberapa kali bekerja sama dengan lembaga antikorupsi negara lain dalam melakukan penelusuran aset. Menurutnya, relasi KPK dengan lembaga penegak hukum di negara lain ini bisa membantu pemerintah menelusuri aset-aset terkait dengan Soeharto.

"Menurut saya tanda kutip sebaiknya KPK membantu pemerintah untuk menuntaskan kasus korupsi Soeharto," kata dia. [cnn]

Bagikan: