Pegang Data BIN, Dewan Masjid akan Panggil Marbut Masjid Terpapar Radikalisme

Pegang Data BIN, Dewan Masjid akan Panggil Marbut Masjid Terpapar Radikalisme

Tribunsantri.com - Dewan Masjid Indonesia (DMI) akan memanggil pengurus masjid yang terpapar radikalisme menurut Badan Intelijen Negara (BIN). Ketua Umum DMI yang juga Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) akan membuat kurikulum bagi para penceramah masjid.

Baca juga : Mengerikan, BIN Temukan 41 Masjid Pemerintah Terpapar Radikalisme

"Saya sudah bicara dengan Kepala BIN, Pak Budi Gunawan tentang hal ini (masjid terpapar radikalisme), dan saya diberikan daftarnya, ada yang ringan, ada yang menengah, ada yang berat. Jadi diukur dari penceramah," kata JK di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018).

Menurut JK yang menarik dari temuan BIN adalah masjid yang terpapar radikalisme merupakan masjid yang dibangun pemerintah. JK lalu menjelaskan, pemerintah membangun masjid di tempat kerja dengan tujuan untuk memudahkan para pegawai di kantor untuk beribadah, seperti saat hari Jumat.

"Jadi Dewan Masjid akan mengumpulkan masjid-masjid yang dianggap itu (terpapar radikalisme), karena ada lebih 48 (dalam catatan redaksi 41-red)," ujarnya.

Baca juga : Empat Dosen Radikal Diberi Pilihan NKRI atau Dipecat dari PNS

JK menuturkan, dalam mencegah radikalisme di masjid, pemerintah khususnya DMI akan melakukan pendekatan dan batasan untuk ceramah di masjid-masjid. Pembatasan dilakukan salah satunya dengan membuat kurikulum bagi para penceramah.

"Dewan Masjid selalu minta dibuatkan kurikulum dan juga penilaian kepada penceramah. Kita tidak melarang penceramah, tapi batasan-batasannya mereka harus taati," tuturnya.

JK melanjutkan, di tahun politik saat ini sulit membedakan materi ceramah yang mengkritik dan memberi saran. Karena itu, sambung JK, perlu ada diskusi lebih dalam dengan pengurus msjid.

"Orang mengkritik, padahal dia ngomong amar ma'ruf nahi mungkar, dikira mengkritik pemerintah, salah juga. Karena itu rapat sebentar Dewan Masjid (Rakernas DMI di Istana Wapres), antara lain (membahas) bagaimana sampai ke bawah diberikan suatu batasan-batasan, jangan membikin hoax, bicara tanpa data," imbuhnya.

Sebelumnya, BIN menyampaikan sebanyak 41 dari 100 yang ada di lingkungan kementerian, lembaga, dan BUMN, terpapar radikalisme. BIN menjelaskan hal tersebut disimpulkan berdasarkan hasil survei. 

"Hasil survei terhadap kegiatan khotbah yang disampaikan beberapa penceramah. Survei dilakukan oleh P3M NU yang hasilnya disampaikan kepada BIN sebagai early warning dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN," kata Jubir Kepala BIN Wawan Hari Purwanto. [detik]

Bagikan: