Polres Jember Rekrut Eks Anggota HTI Jadi Agen Deradikalisasi di Tubuh HTI

Polres Jember Rekrut Eks Anggota HTI Jadi Agen Deradikalisasi di Tubuh HTI

Tribunsantri.com - Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, merekrut mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk menjadi agen deradikalisasi ideologi di kalangan kelompok tersebut.


Kepala Polres Jember Ajun Komisaris Besar Kusworo Wibowo mengatakan, ormas HTI sudah dibubarkan. 

"Namun pergerakan paham Hizbut Tahrir ini masih ada. Masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengadakan pertemuan-pertemuan dan bahkan masih ada perekrutan dengan paham Hizbut Tahrir," katanya, usai acara forum diskusi kelompok yang melibatkan sejumlah tokoh masyarakat, agama, dan Forum Komunikasi Umat Beragama, di Kafe Kancakona, Kabupaten Jember, Selasa (30/10/2018).

"Kami mengadakan diskusi bersama, bagaimana bukan hanya organisasi masyarakatnya yang bubar, tapi pahamnya kita tolak. Dan bagaimana kita menciptakan suasana orang tersebut takut untuk menyebarkan atau takut merekrut dengan paham Hizbut Tahrir," kata Kusworo.

Mantan anggota HTI direkrut menjadi agen polisi untuk menolak keberadaan HTI melalui kerjasama informasi. 

"Sehingga penyebaran dan perekrutan Hizbut Tahrir tidak ada, dan perkumpulan-perkumpulan (dengan paham HTI) bisa kami hilangkan," kata Kusworo. Mantan-mantan HTI ini juga bisa menyadarkan kawan-kawan mereka.

Kerjasama ini juga digunakan untuk mendata dan menginventarisasi nama-nama yang menjadi anggota dan penggerak HTI di Jember. "Dari situ, kami mulai melakukan deradikalisasi, menyadarkan. Kami akan bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama yang moderat, bekerjasama dengan MUI, NU, dan Muhammadiyah, untuk menyadarkan. Mereka yang tergabung dalam HTI ini tidak paham, bahwa apa yang mereka lakukan bisa merusak kesatuan dan persatuan bangsa," katanya.

Setelah diskusi tersebut, FKUB Jember mendeklarasikan tiga butir pernyataan sikap dalam forum kelompok diskusi di Kafe Kancakona hari ini. Pertama, menolak penyebaran hoaks dan ujaran kebencian karena merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, membiasakan klarifikasi atau tabayyun terhadap setiap informasi yang diterima, terutama menyangkut masalah kebangsaan. Ketiga, NKRI sudah final dan menolak berkembangnya paham HTI yang bertentangan dengan Pancasila

"Kita harus menjaga kondusivitas wilayah. Saling menghormati antara pemeluk agama satu dengan yang lain, saling menghormati antara budaya satu dengan yang lain. Deklarasi ini merupakan langkah awal. Semoga yang ingin menyebarkan paham Hizbut Tahrir jadi mengurungkan niat," kata Kusworo.

Masyarakat juga diminta Kusworo untuk menginformasikan kepada polisi, jika ada yang menyebarkan paham negara khilafah. "Kami minta kepada warga untuk tidak main hakim sendiri," katanya. [beritajatim]

Bagikan: