Gratiskan Jembatan Suramadu, Jokowi Malah Dilaporkan ke Bawaslu, Kok Bisa?


Gratiskan Jembatan Suramadu, Jokowi Malah Dilaporkan ke Bawaslu, Kok Bisa?

Tribunsantri.com - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan biaya tol alias menggratiskan Jembaran Suramadu berbuntut pelporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Laporan itu dibuat oleh Forum Advokat Rantau (FARA), Selasa (30/10/2018).

Menurut FARA, penggratisan Jembatan Suramadu itu dinilai menjadi kampanye terselubung untuk Pilpres 2019.

“Karena dilakukan langsung di Jembatan Suramadu dan pada masa kampanye, serta diviralkan melalui media massa,” kata anggota FARRA, Rubby Cahyady, selaku pelapor.

Dalam pelaporan tersebut, Rubby juga menyertakan alat bukti berupa foto sejumlah berita media online.

Bukti yang dibawanya menunjukkan foto orang-orang di sekitar Jokowi berpose satu jari di Suramadu.

Laporan Rubby itu diterima Bawaslu dengan nomor 09/LP/PP/RI/00.00/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2018.

Jokowi memang tidak ikut berpose satu jari seperti dalam bukti foto yang disertakan.

Selain itu, Jokowi tidak mengutarakan kalimat ajakan untuk memilihnya pada Pilpres 2019 saat berada di Jembatan Suramadu.

Namun, kata Rubby, orang-orang di sekitar orang nomor satu di Indonesia itu menujukkan gestur ajakan agar memilih pasangan calon nomor urut 01 tersebut.

Hal itu, menurutnya, termasuk unsur dugaan kampanye terselubung berkedok penerbitan kebijakan yang berpotensi merugikan peserta pemilu lainnya.

Sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 282 juncto Pasal 386 juncto Pasal 547 UU No 7/2017 tentang Pemilu.

“Terlebih di saat peresmian tersebut banyak yang menunjukkan simbol salam satu jari, yang merupakan citra diri Pak Jokowi selaku capres,” kata Rubby.

Menurutnya, kalau hanya untuk sekedar menggratiskan Jembatan Suramadu, Joko Widodo tak perlu sampai datang sendiri.

Untuk urusan tersebut, katanya, sudah cukup dengan diwakilkan melalui pengumuman oleh menteri bersangkutan.

“Jokowi tidak harus datang,” kata Rubby. [Pojoksatu]

Bagikan: