Aksi #2019GantiPresiden di Banyuangi Tak Dapat Izin, Panitia Akan Gugat Polisi, Bengini Jawaban Kapolres Banyuangi

Aksi #2019GantiPresiden di Banyuangi Tak Dapat Izin, Panitia Akan Gugat Polisi, Bengini Jawaban Kapolres Banyuangi

Tribunsantri.com - Gerakan #2019GantiPresiden mendapat penolakan di sejumlah daerah. Karena memang gerakan ini hanya membuat gaduh. 

Kericuhan yang terjadi di berbagai daerah itu ternyata tidak membuat panitia deklarasi #2019GantiPresiden kapok. 

Para pendukung gerakan ini berencana menggelar deklarasi di Banyuangi, Jawa Timur. Namun, karena banyaknya penolakan dari sejumlah masyarakat, maka pihak kepolisian tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

Pihak panitia pun geram dengan sikap kepolisian yang tak memberi izin. Sehingga ia berencana  menggugat aparat kepolisian ke Pengadilan Negeri Banyuangi.

Ketua pantitia Amrullah mengatakan, gugatan itu ditujukan kepada Kapolri Tito Karnavian, Kapolda Jatim Machfud Arifin dan Kapolres Banyuangi AKBP Donny Adityawarman.

"Senin kita ajukan ke PN Banyuwangi. Karena sampai saat ini kami belum menerima STTP aksi kami. Yang kami gugat Kapolres Banyuwangi, Kapolda Jatim dan Kapolri," kata Amrullah Ahad (2/9/2018). 

Amrullah menjelaskan, bahwa gerakan ini tidak berhubungan dengan parpol tertentu. 

"Ini serempak se-Indonesia menolak kami melakukan deklarasi. Kami ini bukan pro Jokowi dan Prabowo. Ini nonparpol kegiatan kami ini," jelasnya.

Menanggapi rencana gugatan panitia deklarasi #2019GantiPresiden tersebut, Kapolres Banyuangi AKBP Donny Adityawarman mengatakan, dirinya tidak takut atas gugatan tersebut. Apa pun yang terjadi, pihaknya tidak akan mengizinkan acara deklarasi di gelar di Banyuangi.

"Saya tidak takut kalau digugat. Sampek matek(sampai mati, red) ndak takut saya. Kenapa tidak kami beri izin itu jelas. Calon presiden itu ada dua. Dia pakai ganti presiden itu maksudnya apa? Itu makanya saya tolak," ujar Donny. [Detik/tribunsantri]

Bagikan: