Gerakan #2019GantiPresiden Dinilai Sebagai Tindakan Makar, Polisi yang Membubarkan Layak Diberi Penghargaan

Gerakan #2019GantiPresiden Dinilai Sebagai Tindakan Makar, Polisi yang Membubarkan Layak Diberi Penghargaan

Tribunsantri.com - Gerakan #2019GantiPresiden dinilai sebagai tindakan makar yang akan mengecaukan keamanan negara.

Hal itu dikatakan oleh tenaga ahli Kediputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Muchtar Ngabalin pada Senin (27/8/2018).

“Itu hashtag #2019GantiPresiden itu adalah makar," kata Ngabalin.

Ngabalin beralasan, gerakan #2019GantiPresiden punya semangat berbeda dengan Pilpres 2019. Pilpres adalah pesta demokrasi memilih presiden, sedangkan #2019GantiPresiden adalah pemaksaan kehendak untuk mengganti presiden.

Baca juga : Ini Para Donatur Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, Ada Nama Abu Jibril Terdakwa Kasus Terorisme

Untuk itu, politisi partai Golkar itu menghimbau agar tidak menggunakan pengajian dan tabligh akbar untuk kampanye Ganti Presiden.

"Jangan mereka kemas dengan tablig akbar dan pengajian tapi isinya adalah ganti presiden. Ini gerombolan pengacau keamanan negara: GPKN," ujarnya.

"Tidak boleh itu terjadi di seluruh Indonesia. Bilang, Ali Mochtar yang bilang, jangan begitu," lanjutnya.

Bila ada pihak tertentu yang menganggap gerakan itu sebagai bentuk kebebasan berpendapat, menurut Ngabalin, hal itu tidak benar. Sebab, di sejumlah daerah, gerakan yang dimotori Mardani Ali Sera itu mendapat penolakan dari masyarakat sehingga berakibat ricuh dan mengancam persatuan dan kesatuan.

Ngabalin meminta pihak kepolisian untuk tidak ragu membubarkan acara deklarasi tersebut.

"Karena itu saya mendorong polisi harus berani mengambil tindakan yang tegas untuk kepentingan bangsa dan negara, keselamatan negara. Jangan ragu-ragu polisi, baik di Riau, Batam, Surabaya dan seluruh Indonesia," ucap Ngabalin.

Menurutnya, anggota kepolisian yang membubarkan acara #2019GantiPresiden layak diapresiasi dan diberi penghargaan.

"Kapolri harus memberikan penghargaan kepada semua kepala kepolisian di provinsi mana pun, atau kabupaten/kota bagi Kapolda, untuk memberikan penghargaan kepada semua kepala kepolisian kepada masing tingkatan," jelas Ngabalin.

"Pasal 6, Pasal 15 tentang sanksi, Pasal 6 tentang persyaratannya, keamanan seluruh rakyat Indonesia, keamanan tidak terganggu hak-hak orang lain untuk tidak mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Ya kan?" urai Ngabalin. [Detik/tribunsantri.com]

Bagikan: