Deklarasi #2019GantiPresiden Ditolak Dimana-mana, Mardani Sebut Negara Kalah Oleh Preman, Ini Kata Kubu Pemerintah

Deklarasi #2019GantiPresiden Ditolak Dimana-mana, Mardani Sebut Negara Kalah Oleh Preman, Ini Kata Kubu Pemerintah

Tribunsantri.com - Penolakan demi penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden terjadi dimana-mana. Setelah Batam, Riau, Bangka Belitung, hari ini (Ahad/26/2018), deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan Surabaya mendapat penolakan dari massa.

Bahkan Ahmad Dhani yang rencananya ikut hadir dalam acara deklarasi tersebut, sempat dikepung di Hotel Majapahit Surabaya tempat pentolan Dewa 19 itu menginap.

Baca juga : Massa Yang Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden Kepung Hotel Tempat Ahmad Dhani Menginap

Menanggapi banyaknya penolakan, deklarator gerakan #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera mencap aparat keamanan kalah oleh preman.

"Kita menyaksikan, negara kalah oleh preman," ujar Mardani.

 Lalu apa kata kubu pemerintah menanggapi ocehan Ketua DPP PKS itu?

Wakil Sekjen Partai KEbangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan, seharusya pihak oposisi bersaing dengan sehat. Jangan karena Pilpres persaudaraan dan kerukunan menjadi rusak.

"Kita harus membangun persaingan yang sehat. Pilihan boleh beda, tapi jangan sampai persaudaraan dan kerukunan antarwarga menjadi berantakan," ujar Wasekjen PKB Daniel Johan, Minggu (26/8/2018).

Baca juga : Wapada ! #2019GantiPresiden Diboncengi Kelompok yang Ingin Mendirikan Khilafah

Daniel pun menghimbau agar semua pihak mengedepankan persatuan. Apa yang dilaukan penegak hukum yang tidak mengizinkan acara deklarasi, menurut Daniel, sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

"Pak Jokowi selalu membawa dan menyampaikan pesan persatuan meski beda pilihan, ini harus menjadi semangat semua pihak. Jadi semua tindakan harus benar-benar diambil secara bijak," ucap Daniel.

Dan sikap seperti itu yang selalu dirindukan oleh masyarakat. "Masyarakat sangat merindukan aparat menjadi pelayan semua pihak sesuai UU yang ada. Sikap profesional ini sangat menentukan kondusivitas tahun politik yang sangat dibutuhkan," jelas dia. (detikcom/tribunsantri.com)

Bagikan: