Gugatan LGBT Dipidana Ditolak MK, Pemohon: Kami Tetap Berjuang



Gugatan LGBT Dipidana Ditolak MK, Pemohon: Kami Tetap Berjuang

TRIBUNSANTRI.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan oleh Guru Besar IPB Euis Sunaryati soal lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Sebelumnya, Euis mengajukan gugatan agar LGBT dimasukkan ke dalam hukum pidana.

Atas penolakan tersebut, Euis mengaku kecewa. Mengingat masalah LGBT merupakan masalah besar yang akan merusak adat ketimuran, Euis akan berjuang mencari alternatif lain untuk memasukkan LGBT dalam hukum pidana.

"Kami tentu sedih karena kami berharap banyak ini lembaga yang memang kami harapkan karena kami bergerak dari masyarakat dari level bawah mengetahui besarnya masalah ini di lapangan," kata Euis, Kamis (14/12/).

Namun demikian, Euis tetap menerima dan menghargai keputusan MK sambil mencari cara lain untuk memperjuangkan gugatannya itu. Sementara terkait jalur lain yang akan ditempuhnya, ia mengaku masih dibicarakan.

"Kami tahu magnitude persoalan ini sedemikian rupa. Kami tetap akan berjuang lewat jalur yang akan kami perjuangkan. Nanti akan kami bicarakan. Kami tetap hormat pada semua hakim MK, khususnya pada empat hakim MK yang dissenting opinion," ucap Eius.

Sebelumnya, Euis bersama rekan-rekannya yang berjumlah 11 orang mengajukan gugatan ke MK untuk memasukkan kumpul kebo dan homoseks pada delik pidana. 

Namun, Mahkamah menolak gugatan tersebut dengan alasan menambah unsur pidana baru dalam UU bukan kewenangannya melainkan kewenangan presiden dan DPR.

Seperti diketahui, Euis dan bersama 11 rekannya berharap kumpul kebo dan homoseks bisa masuk delik pidana dan dipenjara. Namun, majelis menganggap, kewenangan menambah unsur pidana baru dalam suatu undang-undang bukanlah kewenangan MK. Melainkan kewenangan dari Presiden dan DPR.

"Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan tindak pidana baru sebab kewenangan tersebut berada di tangan Presiden dan DPR. MK tidak boleh masuk ke dalam wilayah politik hukum pidana," ujar anggota majelis, hakim Maria Farida dalam pertimbangannya. [detik]

Bagikan: