Effendi Simbolon: Tanpa Restu Jokowi, Ketum Terpilih Apa Mau Dibikin Model Aburizal Dulu?


Effendi Simbolon: Tanpa Restu Jokowi, Ketum Terpilih Apa Mau Dibikin Model Aburizal Dulu?

TRIBUNSANTRI. COM - Siapapun yang menjadi ketua umum partai pendukung pemerintah harus meminta persetujuan dari Jokowi.

Sebab jika tidak, Jokowi bisa saja memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk tidak menandatangani akta pengesahan ketum partai terpilih.

Demikian dikatakan politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon saat ditemui di bilangan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu siang (29/11).

"Misalnya, Novanto diganti terus ada yang kemudian berani maju tanpa restu dari Pak Jokowi? Kenyataannya sekarang seperti itu. Apa mau dibikin model Aburizal (Bakrie) dulu? kan bisa saja dia ketua umum tapi kalau nggak ditandatangani oleh pemerintah atau PPP Djan Faridz bisa saja ngeklaim sebagai ketua umum tapi tidak disahkan oleh pemerintah, itu kanfakta," urainya.

Diakuinya memang hal itu tidak lazim dan bisa jadi kemunduran demokrasi.

"Indonesia ini sebenarnya nggak maju demokrasinya, semakin demokrasi terpimpin," kritiknya.

Partai Golkar tengah menghadapi krisis kepemimpinan setelah Ketumnya, Setya Novanto masuk Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atas sangkaan terlibat kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

Desakan digelar Munaslub pun terus disuarakan kader beringin untuk mencari pengganti Novanto. Salah satu nama yang digadangkan Airlangga Hartarto mengklaim telah mendapat restu dari Presiden Jokowi untuk maju Munaslub.[Rmol]

Bagikan: